BARONANEWS.id | Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak kaum perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.
Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan penting tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Irwansyah menekankan bahwa tanggung jawab perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran utamanya di dalam lingkungan keluarga, mereka juga mengemban amanah sosial untuk ikut mengurai berbagai persoalan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, keberadaan perempuan di lembaga TPG sangat strategis dalam meredam masalah yang bersentuhan langsung dengan isu domestik dan anak, seperti pencegahan stunting, KDRT, maraknya kasus perceraian, hingga penanganan konflik antarwarga.
TPG Ibarat Parlemen di Tingkat Gampong
Dalam sesi dialog interaktif, Irwansyah menerima sejumlah keluhan dari para peserta terkait adanya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan gampong. Sebagian peserta mengaku masih menghadapi kendala berupa stigma bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan signifikan dalam urusan tata kelola desa.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah secara tegas meluruskan pandangan keliru itu dan mengingatkan bahwa kedudukan TPG memiliki peran penting yang setara dengan lembaga legislatif di tingkat lokal.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan, ketahanan sosial yang terbangun secara kokoh mulai dari tingkat gampong akan langsung menopang keberhasilan pembangunan Kota Banda Aceh secara keseluruhan.
“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol [judi online]. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjutnya.
Selain itu, para peserta RDP turut menyampaikan aspirasi terkait perlunya peningkatan kapasitas diri, seperti pelatihan public speaking, penyusunan produk hukum gampong (legal drafting), serta pembekalan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi TPG.
Merespons aspirasi tersebut, Irwansyah langsung menginstruksikan DPMG Banda Aceh untuk segera memfasilitasi program pelatihan khusus bagi perempuan anggota TPG. Ia memastikan jajaran DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan penuh agar perempuan TPG semakin berdaya, kompeten, dan optimal dalam mengabdi bagi kemajuan gampong masing-masing. []
Komentar